Berita & Info
Kegiatan ASPI - 2018

1. Rapat Umum Anggota 2018

Pada tanggal 29 Juni 2018, telah dilaksanakan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan ASPI untuk tahun buku 2017, dimana telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan tahunan ASPI termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas ASPI untuk Tahun Buku 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan ASPI (audited) untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan di Jakarta dengan pendapat “Wajar”.
    1. Pengangkatan
      1. Ibu Handayani sebagai Sekretaris Jenderal ASPI menggantikan Bapak Randi Anto yang mengundurkan diri;
      2. Bapak H. Maryono, MM. sebagai anggota Badan Pengawas menggantikan Ibu Susy Liestiowati yang mengundurkan diri;

Untuk periode penugasan 3 (tiga) tahun ke depan sejak diangkat pada RUA Tahunan ASPI 29 Juni 2018.

  1. Penyesuaian anggaran dasar
    1. Penambahan peran ASPI yang tercantum pada sub ayat pada pasal 4 ayat 2 sebagai huruf h “sebagai Lembaga Standar yang memiliki fungsi mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan switching, serta security dalam rangka penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional, dan memiliki tugas:
      1. Mengelola (menyusun, mengembangkan, memelihara) standar nasional yang digunakan dalam industry sistem pembayaran Indonesia;
      2. Mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrument dan/atau kanal pembayaran dengan standar;
      3. Mengelola dan menatausahakan vendor dan produk terkait instrumen dan/atau kanal pembayaran yang telah memenuhi standar;
      4. Mengelola dan melaksanakan key management sebagai certificate of authority;
      5. Dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    2. Penyesuaian pasal 17, berubah menjadi: Hal-hal yang diputuskan oleh RUA:
      1. Laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Keuangan Badan Pengurus;
      2. Perubahan Anggaran Dasar;
      3. Garis besar kebijakan Asosiasi;
      4. Rencana Kerja dan Anggaran Asosiasi;
      5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
      6. Hal-hal lain yang tidak menjadi wewenang Badan Pengurus dan Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

2. ASPI sebagai Lembaga standar

1. Penetapan ASPI sebagai Lembaga Standar Uang Elektronik dalam Gerbang Pembayaran Nasional

  1. Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.20/24/KEP.GBI/2018 tentang Penetapan Lembaga Standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional untuk Uang Elektronik, ASPI ditetapkan Lembaga Standar Uang Elektronik dalam Gerbang Pembayaran Nasional.

2. Penetapan ASPI sebagai Lembaga Standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional untuk Teknologi Quick Response Code (QR Code)

  1. Pada tanggal 28 April 2018, ASPI mengajukan permohonan sebagai Lembaga Standar Teknologi QR Code dalam rangka penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional, dan pada tanggal 3 Mei 2018 Bank Indonesia telah menetapkan ASPI sebagai Lembaga Standar untuk Teknologi QR Code sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 20/24/KEP.GBI/2018 tentang Penetapan Lembaga Standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional untuk Teknologi Quick Response Code (QR Code). Penetapan ini telah ditindaklanjuti dan penyusunan standar spesifikasi QR Code Pembayaran dengan metode Merchant Presented Mode mulai dikembangkan dalam tahun 2018 untuk diterapkan ditahun 2019.

     

3. Pelaksanaan fungsi sertifikasi NSICCS oleh ASPI

  1. Sejak diterapkan sebagai Lembaga Standar untuk kartu ATM dan/atau Debet pada tanggal 27 Juni 2017, maka tugas sertifikasi produk/jasa dan turutannya yang terkait dengan Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Debet yang telah dilakukan oleh PT.Citra Bakti Indonesia (PT. CBI) dijalankan oleh ASPI sejak tanggal 1 April 2018. Proses pengalihan fungsi sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    • Pada tanggal 27 Maret 2018, ASPI dan PT. CBI telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Aset Tidak Berwujud yang terdiri dari dokumen dan data terkait dengan fungsi sertifikasi yang dijalankan oleh PT. CBI.
    • Berita Acara Serah Terima dokumen sebagaimana dimaksud pada perjanjian diatas telah ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2018.
    Sejak fungsi sertifikasi dilakukan oleh ASPI, jumlah bank dan vendor yang diproses oleh ASPI dalam rangka sertifikasi adalah sebagai berikut:
    Dari total 31 vendor yang mendaftar ke ASPI, sejumlah 15 vendor adalah vendor baru, sedangkan 16 vendor lainnya adalah vendor lama yang sudah terdaftar di PT.CBI, namun perlu mendaftar ulang di ASPI. Pendaftaran ulang dilakukan oleh vendor dengan mengisi dan mengirimkan dokumen-dokumen pendukung seperti Profil Perusahaan, Akta Perusahaan, TDP dan lain-lain.Sedangkan untuk vendor baru, permohonan mereka diproses mengacu pada penerapan prinsip KYC untuk memastikan bahwa vendor-vendor tersebut layak menjadi vendor NSICCS. Hasil penilaian ASPI beserta dokumen pendukung dikirimkan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Pemberian Salinan Standar Nasional Teknologi Chip kepada vendor baru tersebut.
    Berikut ini adalah jumlah produk yang telah disertifikasi oleh ASPI sejak tanggal 1 april 2018.
    • EDC : 4
    • CPT : 47
    • Kartu : 1
    • ATM : 3
    Informasi mengenai vendor dan produk yang sudah disertifikasi oleh ASPI dapat dilihat dilaman website ASPI www.aspi-indonesia.or.id sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai vendor dan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi dari ASPI

     

4. Pengembangan dan penyusunan spesifikasi standar untuk transaksi pembayaran menggunakan QR Code

Sebagai tindak lanjut dari penetapan ASPI sebagai Lembaga Standar Teknologi QR Code, ASPI telah menyusun standar spesifikasi QR Code dengan metode Merchant Presented Mode. Draft awal spesifikasi standar QR Code telah dikirimkan ke Bank Indonesia pada bulan April 2018 sebagai lampiran dokumen pendukung untuk permohonan ASPI sebagai Lembaga Standar QR Code.

Spesifikasi Standar QR Code Indonesia (QRIS) yang dikembangkan oleh ASPI adalah spesifikasi QR Code dengan metode Merchant Presented Mode yang mengacu pada standar EMV QR Code Specification for Payment System.

Bersama-sama Bank Indonesia, dan anggota Working Group QR Code yang terdiri dari 11 bank, 4 perusahaan fintek, dan 4 perusahaan switching, telah dilakukan uji coba terbatas end-to-end yang melibatkan pedagang pada bulan September - November 2018.

Setelah dilakukan uji coba dan dipastikan bahwa Standar QR Code yang telah disusun  memadai untuk dijadikan Standar Nasional QR Code, maka ASPI akan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan Standar QR Code menjadi Standar Nasional QR Code.

 

4. Penyusunan Ketentuan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011, dalam menjalankan perannya sebagai Self Regulatory Organisation (SRO), ASPI dapat mengeluarkan ketentuan bagi anggotanya mengenai hal-hal teknis dan mikro, hal-hal yang belum diatur dan/atau yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan Bank Indonesia.

 

  1. Ketentuan mengenai Transfer Dana

Setelah menerbitkan 2 ketentuan ASPI (KASPI) pada tahun 2017 yaitu Ketentuan ASPI Nomor ASPI/K-1/1/X/2017 tentang Penagihan Warkat Debet di Luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan Ketentuan ASPI Nomor ASPI/K-1/2/x/2017 tentang Kegiatan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Antar Peserta melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, maka saat ini KASPI Tentang Kegiatan Transfer Dana Antar Peserta Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settelment sudah dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat dikeluarkan pada awal tahun 2019.

Dengan dikeluarkannya Ketentuan ASPI ini, diharapkan kebutuhan industri pembayaran, anggota ASPI serta nasabah pengguna dapat terpenuhi guna mendukung pelaksaan sistem pembayaran yang efisien.

Ketentuan mengenai kegiatan transfer dana melalui BI-SSSS saat ini juga tengah disusun dan masih dalam pembahasan di working group Komite I ASPI.

 

  1. Ketentuan penanganan Fraud e-Banking

Ketentuan ini untuk mengatur penanganan transaksi pembayaran melalui kanal perbankan elektronik terhadap nasabah yang diduga menggunakan identitas palsu atau diragukan kebenarannya. Selama tahun 2018 pembahasan ketentuan ini masih berlangsung dan bank Indonesia telah memberikan review dan tanggapan atas konsep awal ketentuan ini. Ketentuan ini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

 

  1. Ketentuan mengenai Liability Shift

Ketentuan mengenai liability shift akan mengatur pembebanan kewajiban dan pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terjadi transaksi fraud sebagai akibat tidak digunakannya teknologi chip sesuai dengan ketentuan yang ada. Bank Indonesia mewajibkan penerapan teknologi chip dengan standar NSICCS pada Kartu ATM dan/atau Debet dan pada terminal ATM/EDC. Dalam hal kewajiban ini tidak dipenuhi maka tanggung jawab resiko kerugian bila terjadi fraud akan berada pada pihak-pihak yang belum mematuhi kewajiban atau ketentuan tersebut. Ketentuan ini akan mendorong percepatan implementasi teknologi chip NSICCS, sehingga diharapkan dapat membantu memperkecil potensi terjadinya fraud serta memitigasi kerugian. Ketentuan ini diharapkan akan diterbitkan pada tahun 2019.

 

5. PENYUSUNAN SKKNI & KKNI Bidang SPPUR (Sistem Pembayaran dan Peredaran Uang Rupiah) subbidang PTP

Penyusunan SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR subbidang Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) dikoordinasi oleh Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) dan melibatkan ASPI, dalam kegiatan ini ASPI telah mengirimkan beberapa perwakilan dari Anggota Komite 1 s/d Komite 7 untuk berpartisipasi aktif dalam Steering Committee, Tim Perumus dan Tim Verifikasi. Selama tahun 2018 telah disusun silabus untuk 4 Unit Kompetensi (UK) dan sedang menyusun silabus 8 UK. Penyusunan SKKNI & KKNI Bidang SPPUR subbidang PTP akan dilanjutkan pada tahun 2019 untuk menyelesaikan penyusunan silabus dan buku informasi (modul).

 

6. KEGIATAN MENDUKUNG IMPLEMENTASI GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN)

ASPI turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), antara lain:

Secara umum, dukungan dan pembahasan difokuskan pada:

  1. Elektronifikasi Jalan Tol

ASPI secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pembahasan sehubungan dengan proses elektronifikasi pembayaran jalan tol sehingga tercapainya pembayaran non tunai untuk seluruh ruas jalan tol di Indonesia. Lebih jauh ASPI juga terlibat dalam pengembangan sistem di terminal EDC untuk mendukung interoperabilitas dan interkoneksi uang elektronik chip based.

 

  1. Pengembangan EBIPP (Electronic Bill Invoice Presentment and Payment)

Berbagai dukungan yang diberikan oleh ASPI kepada Bank Indonesia dalam rangka pengembangan proyek EBIPP, yaitu dengan menjadi ketua Working Group Teknis EBIPP dan anggota Working Group Bisnis EBIPP. ASPI juga membantu working group untuk mengunjungi Jompay sebuah layanan bill payment yang diselenggarakan oleh Paynet Malaysia.

 

  1. Implementasi Kartu ATM dan/atau Debet dengan logo GPN

ASPI sepenuhnya mendukung proyek ini dan secara aktif membantu dalam proses persetujuan penerbitan kartu dengan logo GPN yang diajukan oleh bank-bank penerbit. Sampai Desember 2018, ASPI telah memberikan persetujuan kepada 99 bank dengan 320 desain kartu logo GPN.

 

7. Pembelian Aset Tak Berwujud

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang menugaskan ASPI sebagai Lembaga Standar untuk Standar Nasional Teknologi Chip untuk mengelola fungsi Sertifikasi, maka pada tanggal 27 Maret 2018 ASPI telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Aset Tidak Berwujud antara ASPI dan PT. CBI dalam rangka Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Sertifikasi.

Aset tidak berwujud yang dialihkan kepada ASPI antara lain terdiri dari dokumen dan SOP terkait kegiatan sertifikasi

 

8. Perpindahan Kantor ASPI

Mulai tanggal 1 Agustus 2018, kantor ASPI pindah ke Graha Mandiri Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No 61, Jakarta 10310

: Gd. Graha Mandiri Lt. 18, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310

: sekretariat@aspi-indonesia.or.id ; : (62-21) 230 0393

: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Copyright © 2017 Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia - ASPI